Arosuka, PRnewspresisi.com— Setelah dilakukan dua kali Sosialisasi oleh Badan Bank Tanah tentang Tanah Cadangan Umum Negara di Kabupaten Solok, terkait tanah eks HGU PT Krakatau Limo Sejati akhirnya disambut gembira oleh masyarakat.
Kegembiraan masyarakat tentang tanah eks HGU PT Krakatau Limo Sejati itu yang tidak dipergunakan lagi sesuai fungsinya dan tidak lagi diolah dan pada tahun 2013 tanah HGU 01 tersebut ditetapkanlah sebagai tanah terlantar dengan status menjadi tanah Negara.
Hal demikian dinyatakan oleh San Yian Sirait dan diperkuat lagi oleh Dadat Dariatna dari Badan Bank Tanah pada Sosialisasi kedua yang berlangsung di Kantor KAN Talang, Senin (15/1/2024) menyusul Sosialisasi pertama berlangsung Sabtu tanggal 13 Januari 2024 lalu bertempat di gedung SDN 06 Gunung Talang Nagari Guguk diikuti oleh petani penggarap tanah eks PT Krakatau Steel dari kedua Nagari.
Seperti diketahui kata Kabag Perolehan, Pengadaan, dan Pendistribusian Tanah Badan Bank Tanah, San Yuan Sirait, Status tanah Eks HGU PT Krakatau Limo Sejati yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 1990 yang bergerak pada Perkebunan Kopi berlokasi di Bukit Gompong Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat.
Karena lahan tersebut tidak lagi dipergunakan sesuai peruntukan HGU oleh Perusahaan Perkebunan Kopi Krakatau Limo Sejati atau tidak diolah lagi, maka sejak tahun 2013 tanah HGU 01 tersebut ditetapkanlah sebagai tanah terlantar dengan status menjadi tanah Negara.
Lebih lanjut, San Yuan Sirait dan Dadat Dariatna menyebutkan setelah dilakukan pemasangan patok batas dan pengukuran nanti akan diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan, dan setelah itu baru akan diterbitkan sertifikat hak pakai kepada petani penggarap eks lokasi tersebut.
Menurut Dadat Dariatna, hak pengelolaan sksn diberikan kepada petani penggarap selama jangka waktu 10 tahun. Tujuan pemberian jangka waktu 10 tahun terhitung semenjak sertifikat diberikan atau dikeluarkan, tujuannya adalah agar tanah tersebut betul-betul diolah dan digunakan untuk meningkatkan tarap hidup dan kemakmuran masyarakat penggarap.
Tak hanya itu, Dadat Dariatna juga menjelaskan dengan adanya kepastian hak tersebut, maka akan memberikan akses kepada masyarakat yaitu akses pendampingan dari badan tertentu seperti mempermudah akses jika ada bantuan pupuk, bantuan bibit dan bantuan alsintan dari Pertanian dan lainnya.
Ditambahkan, setelah masyarakat penggarap mengolah dan mempergunakan lahan tersebut selama 10 tahun, menurut Dadat Dariatna baru nanti akan diberikan sertifikat hak milik.
Kakan Pertanahan Kab. Solok, Desrizal, S.Pt mengatakan proses sertifikat dari 467 Ha tanah eks HGU 01 PT Krakatau Limo Sejati, akan dilakukan melalui reforma Agraria sekaligus meminta peran aktif dan partisipasi masyarakat penggarap untuk membantu proses pemasangan patok batas dan pengukuran dilokasi dan berharap dengan partisipasi semua pihak, proses reforma Agraria tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Mewakili Pemerintah Daerah, Kepala DPRKPP Kab. Solok, Retni Humaira mengatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah dalam proses redistribusi tanah eks HGU PT Krakatau Limo Sejati tersebut.
Pemerintah Daerah akan selalu memfasilitasi dengan baik setiap tahapan prosesnya termasuk inventarisasi dan validasi pengelola atau penggarap sesuai data yang ada, menurut Retni Humaira dengan adanya proses tersebut akan ada kepastian hak bagi petani dan masyarakat.
Sosialisasi itu juga dihadiri oleh Kepala DPRKPP Kab. Solok, Retni Humaira, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Solok, Desrizal, S.Pt, Camat Gunung Talang, Jhoni, S.Sos, MM, Unsur Forkompimcam, Wali Nagari Koto Gadang Guguk, Yulianir dan Wali Nagari Talang, Zulfadri.(Zal Harun)
