Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XVII DPRD Sumsel. Senin 14 Juli 2025. Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie juga disepakati pembentukan pansus untuk membahas lebih lanjut substansi tiga Raperda tersebut.
Dalam penyampaiannya, Cik Ujang mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi-fraksi, antara lain dari Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, dan PAN, terhadap pentingnya dokumen ini bagi masa depan Sumsel.
“RPJMD ini akan menjadi arah utama pembangunan selama lima tahun ke depan, mulai dari perencanaan anggaran, program prioritas hingga kebijakan sektoral,” ujarnya.
Dijelaskan dokumen RPJMD 2025–2029 telah disusun dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi daerah, peningkatan layanan publik, serta pengembangan infrastruktur dan kualitas SDM.
Dalam visi yang diusung, Pemprov Sumsel menargetkan terwujudnya Sumatera Selatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
“Kita ingin membangun masa depan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global,” tegasnya.
Cik Ujang juga menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor dalam mengawal implementasi RPJMD. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil sangat menentukan keberhasilan dokumen ini.
Fraksi Golkar dalam pandangannya menekankan pentingnya integrasi program RPJMD dengan agenda nasional dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Hal ini menurut Cik Ujang telah menjadi fokus dalam penyusunan Raperda tersebut.
Ia menambahkan bahwa monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target. Indikator kinerja utama pun telah disusun secara sistematis.
Dengan ditetapkannya RPJMD ini kelak, masyarakat Sumsel diharapkan merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan yang dijalankan Pemprov (ADV)
