BPK RI kembali memberikan Opini WTP atas LKPD Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok

Arosuka, PRnewspresisi.com—Pemerintah Kabupaten Solok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI setelah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022

Hal ini disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Arif Agus, SE, MM, CPA, CSFA yang berlangsung Jumat (12/05/2023) di Kantor BPK Propinsi Sumatera Barat dihadiri juga okeh Bupati Solok, Capt.H.Epyardi Asda Dt.Sutan Majo Lelo, M.Mar, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, Sekda Kab. Solok, Medison, S.Sos, M.Si, Kepala OPD dan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Solok serta Pejabat Struktural BPK RI Perwakilan Sumbar

Dijelaskan setelah melaksanakan pemeriksaan BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil LKPD kepada Kabupaten Solok, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam namun masih ada beberapa kelemahan dalam sistem Pemerintahan yang masih perlu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah

Arif Agus mengharapkan kepada para Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Laporan sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara serta mohon dukungan agar tugas kami sebagai pemeriksa dapat terlaksana dengan baik dan ucapan terima kasih pada Walikota dan Bupati yang telah bekerjasama dalam melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Sementara itu Bupati Solok Capt.H.Epyardi Asda Dt.Sutan Majo Lelo, M.Mar ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas pembinaan dan kerjasama nya dalam melakukan pemeriksaan LKPD di Kabupaten Solok sekaligus bangga dan terima kasih juga kepada OPD dan DPRD di Kabupaten Solok atas kerjasama nya selama ini sehingga Kabupaten Solok dapat meraih Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut

Ditambahkan kepada ASN hendaknya harus selalu mematuhi aturan mengenai keuangan sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugas sedangkan persoalan yang sering terjadi adalah mengenai aset daerah untuk itu, Bupati Epyardi agar mengoptimalkan aset daerah bisa menjadi kunci LKPD.(zh)