PADANG PANJANG,PRnewspresisi.com –Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), harga kebutuhan pokok di Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang relatif stabil dan terkendali.
Harga tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang rutin digelar setiap Senin, melalui Zoom Meeting, hari ini (19/12).
Bertempat di Hall Lantai III Balai Kota, Rakor diikuti Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si bersama Forkopimda, BPS, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ewasoska, S H, kepala OPD, Kabag Perekonomian dan SDA Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si serta lainnya.
Secara umum perkembangan harga pangan di Kota Padang Panjang cukup terkendali, tidak ada gejolak yang berarti. Begitu juga dengan keadaan nasional, dalam menghadapi Nataru ketersediaan kebutuhan pokok masih sangat cukup.
Beberapa laporan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menyampaikan, harga kebutuhan pokok masih sangat cukup. Begitu juga untuk ketersediaan pangan strategis dari Januari-Desember 2022 dari produksi dalam negeri bisa dibilang cukup aman.
Namun untuk komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula konsumsi, masih harus dipenuhi dari impor. Sedangkan untuk telur ayam ras diperkirakan stabil tinggi ini disebabkan oleh faktor cuaca.
Pada rakor pengendalian inflasi minggu kesembilan ini, Kota Padang Panjang selama lima minggu berturut-turut menjadi daerah yang dinilai sudah melaksanakan enam upaya konkret pengendalian inflasi. Hanya dua kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu satu lagi Kabupaten Tanah Datar.
“Terdapat 112 Pemerintah Daerah yang sudah melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi. Ada beberapa solusi pengendalian inflasi ini di antaranya aktifkan TPID dan Satgas Pangan, komunikasi publik, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antardaerah dan intensifkan jaring pengaman sosial,” ujar Menteri Tito. (*)
Discussion about this post