Faktor Jokowi
Direktur Eksekutif ALGORITMA reseacrh & Consulting Aditya Perdana di tempat yang sama menjelaskan bahwa menjelang tahun-tahun terakhir pemerintahannya, pamor Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung meredup. Baik pendukung maupun non pendukungnya cenderung menolak isu-isu politik yang selama ini dikaitkan dengan kepentingan politik Jokowi pasca mengakhiri jabatan presidennya.
“Isu perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode presiden, sampai pada perlunya Jokowi membentuk partai politik cenderung kurang disambut positif, baik oleh pendukungnya maupun non pendukungnya. Selain itu, pengaruh Jokowi terhadap pilihan Capres di 2024 juga tidak serta merta akan memberikan insentif elektoral bagi capres yang diusungnya. Kami rasa temuan ini bisa jadi masukan berharga untuk Bapak Presiden dalam menentukan langkah-langkahnya baik dari sisi tugas kepresidenan maupun langkah politiknya,” terang Aditya.
Khusus terkait dengan wacana penundaan pemilu dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan sekelompok elit politik, masyarakat merespon negatif baik wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebanyak 76% masyarakat tidak setuju jika pemilu ditunda, sedangkan yang menyatakan ketidaksetujuannya jika masa jabatan presiden diperpanjang ada sebanyak 66%.
“Penyikapan masyarakat yang cenderung tidak setuju tersebut dikemukakan relatif merata, baik oleh pendukung maupun non pendukung Jokowi. Penolakan yang merata tersebut menggambarkan bahwa publik menginginkan Pemilu 2024 berjalan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tambah Aditya.
Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf
Hasil survei menunjukkan, secara umum masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi- Ma’ruf. Tingkat kepuasannya berada di angka yang relatif moderat (61%). Terdapat kecenderungan penilaian kepuasan terhadap kinerja pemerintah masih dipengaruhi oleh sikap partisan (partisanship): pendukung Jokowi lebih mengapresiasi kinerja pemerintah (ditunjukkan oleh 78% responden yang puas) dibandingkan yang bukan pemilih Jokowi (38%).
Kondisi penyelenggaraan pemerintahan seperti menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penyediaan infrastruktur dipersepsi relatif baik oleh masyarakat, dengan tingkat kepuasan di atas 70%.
Sementara itu, pendapat masyarakat terkait penyediaan jaminan berpendapat dan peningkatan kesejahteraan sosial relatif moderat (60%). terkait hal ini, penting dicatat bahwa pemberantasan korupsi, penguatan kondisi ekonomi dan penegakan hukum merupakan aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat penilaian ketidakpuasan tertinggi dibandingkan lainnya.
Pembangunan infrastruktur merupakan program yang dianggap paling berhasil di mata masyarakat. Sebaliknya, program perekonomian (seperti KUR dan penanganan UMKM) dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.
Pada saat yang sama, penyelenggaraan bantuan sosial oleh pemerintah dinilai berhasil sekaligus gagal oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan polarisasi masyarakat penerima bantuan dan non-penerima bantuan, yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara kedua kelompok masyarakat tersebut.
Masyarakat relatif yakin (63%) kinerja pemerintahan Jokowi dalam sisa periodenya dua tahun ke depan dapat lebih baik lagi. Keyakinan masyarakat terkonfirmasi baik pada pemilih Jokowi- Ma’ruf (76%) maupun pemilih Prabowo-Sandiaga (51%).
Survei ALGORITMA dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 1.214 responden di seluruh Indonesia terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di seluruh Indonesia. Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional. Margin of error diperkirakan +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 19 s/d 30 Januari 2023, yang dilakukan oleh 66 orang enumerator.(SMSI)
Discussion about this post