Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian dalam setiap pelakssnaan kegiatan Zoom Meeting selalu menyampaikan 9 Solusi pengendalian inflasi di daerah, yakni :
a. KUNCI UTAMA
Isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder.
b. KOMUNIKASI PUBLIK
Jangan membuat masyarakat melakukan panik Buying, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Lakukan komunikasi yang efektif, tidak menakuti masyarakat agar tetap tenang dan tetap bekerja.
c. AKTIFKAN TPID
Pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota, Tim agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta Melaksanakan Rakor secara berkala.
d. AKTIFKAN SATGAS PANGAN
Satgas pangan didaerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung kelapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).
e. BBM SUBSIDI TEPAT SASARAN KE MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Subsidi tepat sasaran → untuk masyarakat miskin (80% dari Rp.502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
f. LAKSANAKAN GERAKAN PENGHEMATAN ENERGI
Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energy (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, matikan AC apabila tidak perlu).
g. GERAKAN TANAM PANGAN CEPAT PANEN
Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dll.
h. LAKSANAKAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH
- Belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
- Menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang/jasa
i. INTENSIFKAN JARING PENGAMAN SOSIAL
- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
- Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)
- Anggaran Desa
- Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU)
- Bantuan Sosial (Bansos) Pusat
j. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DAN BANK INDONESIA (BI) PROVINSI UMUMKAN ANGKA INFLASI HINGGA KAB/KOTA
Dari 9 upaya tersebut, terdapat 6 upaya yang sifat nya konkrit untuk dilakukan oleh kita Pemda, yakni :
- Melaksanakan operasi pasar murah
- Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
- Kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
- Gerakan Menanam
- Merealisasikan BTT
- Dukungan Transportasi dari APBD
Kegiatan Pengendalian Inflasi yang kita lakukan ini secara nasional di monitoring dan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat, bentuk keseriusan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan ini ada beberapa apresiasi yang berikan kepada kita Pemerintah Kabupaten, berupa :
- TPID Award : dengan Kabupaten /Kota Non IHK
- Insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat inflasi, termasuk aspek proses kebijakan, outcome dan daerah yang melaksanakan
9 langkah pengendalian inflasi, sebesar
Rp. 1 Triliun untuk Tahun 2023. - SPHP Award : Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pelaksanaan SPHP dengan kategori : Kab/Kota inflasi terbaik, Enumerator Panel Harga Pangan Terbaik, Penanggung jawab kegiatan harga Pangan Terbaik.
Melalui Rapat Koordinasi ini saya berharap semakin kuatnya sinergi dan terciptanya Inovasi TPID Kabupaten Solok sehingga stabilisasi harga menuju ketahanan pangan dapat terwujud serta dapat meraih penghargaan ditingkat Nasional sebagai TPID Terbaik. (HZ/Hendrik)
