Pemerintah Lakukan Pendataan Non-ASN

Jakarta, PRnewspresisi.com- -saat ini pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sedang melakukan pendataan terkait kondisi pegawai non-ASN

Hal itu disampaikan Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen dalam briefing online terhadap media Selasa (30/8/2022).

Menurut Harmen pendataan ini bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer.

Suharmen juga menjelaskan bahwa hanya ada dua kelompok yang masuk dalam pendataan non-ASN. Hal ini berdasarkan Surat MenPAN-RB B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dikutip dari detik.com bahwa kedua kelompok tersebut yakni tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam database BKN, serta pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sedangkan, beberapa kelompok pegawai non ASN yang tidak akan dicatat dalam pendataan ini. Misalnya, Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan lainnya.

"Ada petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat",katanya

Selain itu kata Harmen Pegawai yang Surat Kontrak (SK) di atas kontrak 2021 juga tidak termasuk kepada kategori.

"Untuk Badan Layanan Umum (BLD) dan pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga termasuk kelompok yang tidak masuk Kategori",terangnya

Suharmen memaparkan lagi jika pendataan non-ASN ini tidak langsung menjadikan mereka sebagai ASN. Sebab ada proses panjang yang harus dilalui

"Memang salah satu tujuannya adalah itu. Tetapi tentu ada formulasi kebijakan khusus. Tapi pentingnya pendataan ini untuk membangun tenaga non-ASN ni secara manusiawi," katanya menambahkan.

Adapun yang memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

1. Pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD (instansi daerah). Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, individu ataupun pihak ketiga.

2. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

3. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.

4. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.

Dalam surat itu, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lalu pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.( * )