Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers SMSI akan Menggugat Melalui MK

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

1. Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

• Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

• Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden

• Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

1. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

• Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.

1. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong

• Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
• Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

1. Gangguan dan penyesatan proses peradilan

• Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

1. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan

• Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

1. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

• Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
• Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
• Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

1. Penerbitan dan pencetakan

• Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.(*)