Politik Dinasty, Apakah Bagus Buat Indonesia?

JAKARTA , PRnewspresisi.com -- Tidak lama lagi Indonesia akan memilih Pemimpin berikutnya tepatnya pada bulan Februari tahun depan, sementara partai-partai politik mulai meningkatkan mesin mereka untuk mempersiapkan pertarungan.

Presiden Joko Widodo secara konstitusional hanya bisa menjabat 2 periode Artinya, rakyat Indonesia akan memilih kepala negara baru untuk memimpin negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini.

Di antara nama-nama yang muncul dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut ada selentingan terdengar nama Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang saat ini menjadi Ketua DPR RI. Dia adalah putri mantan presiden dan ketua partai terbesar di Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Disisi Lain ada juga nama Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra sulung presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

AHY disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden untuk mantan Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 mendatang. Anies adalah pilihan presiden dari partai Nasdem, partai politik terbesar keempat di Indonesia.

Dibandingkan dengan puan Maharani dan AHY, Putra Jokowi yaitu, Gibran Rakabuming Raka, mulai mengikuti jejak sang ayah yang saat ini terpilih menjadi walikota Solo pada 2021 silam.

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa presiden mungkin sedang meletakkan dasar bagi dinasti politiknya sendiri, seperti terlihat dari Puan dan AHY.

sementara secara umum didefinisikan oleh para ahli sebagai situasi di mana banyak anggota keluarga terlibat dalam lingkaran politik.

Raka (35) dalam kesempatan yang ada mengatakan bahwa dia siap mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur berikutnya, memicu spekulasi bahwa dia mengincar jabatan gubernur Jawa Tengah.

Jokowi sendiri yang masih menjabat sebagai Presiden RI dan merupakan kader PDI-P , memulai karir politiknya sebagai sosok diluar istana, Sebelumnya diawali menjadi walikota kota Solo di Jawa Tengah pada tahun 2005 silam, sebelumnya Jokowi adalah seorang pengusaha hingga akhirnya menjadi presiden Indonesia pada Oktober 2014.

Selain pemilihan presiden dan wakil presiden pada Februari tahun depan, pemilih akan serentak memilih wakil anggota parlemen, dan anggota legislatif daerah.

Pengamat politik Ray Rangkuti dari think tank Lingkar Madani yang berbasis di Jakarta mengatakan ada beberapa ciri dinasti politik.

Yang terpenting di antara mereka adalah apakah seorang politisi berkuasa ketika seorang anggota keluarga menjabat.

“Pertama, seseorang berkuasa ketika orang tua atau kerabatnya masih menjabat. Kedua, orang tersebut tidak memulai sebagai politisi dan tidak memiliki latar belakang politik. Dan terakhir, mereka berhubungan darah,” katanya.

Dengan bermintanya putra Jokowi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, perhatian sekali lagi beralih ke dinasti politik di negara ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap transisi kepemimpinan.

KELUARGA POLITIK TERKEMUKA

Apa saja keluarga politik terkemuka di Indonesia?

Megawati Soekarnoputri (76) adalah ketua PDI-P dan juga presiden kelima Indonesia. Dia adalah satu-satunya presiden dan wakil presiden wanita di negara itu hingga saat ini apalagi dia adalah putri dari presiden pertama negara dan bapak pendiri Soekarno.

Putrinya puan Maharani juga anggota PDI-P. Karier politik puan Maharani dimulai pada tahun 2009 ketika ia menjadi anggota parlemen pada usia 36 tahun. Dari tahun 2014 hingga 2019, ia adalah menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan selama masa jabatan pertama Jokowi.

Dia sekarang adalah Ketua DPR RI saat ini, wanita pertama yang pernah memegang jabatan tersebut. Ada spekulasi bahwa megawati Soekarnoputri akan mencalonkan putrinya sebagai calon presiden dari PDIP pada pemilihan tahun depan.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat muncul mengkritik partai politik lain yang mendukung politisi yang bukan kadernya sendiri sebagai calon presiden pada pemilu 2024.

Selain puan Maharani, putra dan cucu megawati Soekarnoputri adalah anggota PDI-P.

Dinasti politik lainnya adalah presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. SBY adalah seorang pensiunan jenderal angkatan darat, dan mendirikan Partai Demokrat pada tahun 2001.

Selama masa kepresidenan Yudhoyono, putra bungsunya Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi anggota parlemen dari Partai Demokrat. SBY memiliki dua Putra.

Partai Besutan SBY kini dipimpin oleh putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, yang pensiun dari karir militer pada tahun 2016 untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Namun AHY kalah dalam pemilihan tersebut, tetapi tetap aktif dan melanjutkan karir politik. Menurut beberapa media , dia disebut-sebut sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan dalam pemilihan tahun depan. Anies yang waktu itu bersama Sandiaga Uno mengalahkan AHY dalam pemilihan gubernur Jakarta 2017.

Selain itu, pengamat mengatakan ada tanda-tanda bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politiknya sendiri, ketika putra sulungnya menjadi walikota Solo pada 2021.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, kini juga menjadi walikota, memimpin kota terbesar di Sumatera, Medan. Ia menikah dengan putri jokowi, Kahiyang Ayu.

Baru-baru ini, anak ketiga dan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, 28 tahun, mengatakan kepada keluarganya bahwa dia ingin terjun juga ke dunia politik. Kakak laki-lakinya Raka, Walikota Solo saat ini pertama kali memberi tahu kepada media tentang rencananya tersebut.

Pangarep lebih dikenal luas sebagai pengusaha dan YouTuber.

Saat ditanya wartawan, Jokowi mengatakan bahwa anaknya yang menempuh pendidikan diSingapura itu sudah menyampaikan rencananya untuk terjun ke dunia politik.

“Dia sudah mengatakan kepada saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka (untuk memilih apa yang harus dilakukan)",kata Jokowi.

“Saya tidak mempengaruhi mereka, saya tidak memutuskan karena mereka sudah memiliki keluarga sendiri. Mereka harus bertanggung jawab, mereka harus bisa memutuskan sendiri, dan saya tidak akan mengintervensi,” sebut Jokowi lagi.

DINASTI POLITIK DAPAT MENJADI “BERMASALAH”: ANALYST

Dinasti politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Selain BJ Habibie, presiden ketiga Indonesia, setiap presiden Indonesia sejauh ini memiliki setidaknya satu anggota keluarga dekat yang terjun ke dunia politik. Namun,Yoes Kenawas, yang berspesialisasi dalam politik dinasti mengatakan bahwa dinasti politik semacam itu dapat menimbulkan masalah.

Kenawas mengatakan bahwa kehadiran dinasti politik di sebuah partai menghambat perkembangan politisi lain yang tidak memiliki koneksi yang kuat.

Ini menghambat perkembangan anggota partai karena seseorang yang memiliki koneksi dapat melewati orang lain yang telah bekerja keras di dalam jajaran partai", kata Kenawas, yang lulus dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura.

“Dinasti politik dapat mengikis institusionalisasi partai. Jadi dalam jangka panjang, ini membuat partai enggan mengembangkan anggota yang cakap karena mereka yang memiliki koneksi dapat dengan mudah melewati yang lain,” kata Kenawas.

Ini khususnya terjadi ketika seorang anggota dinasti politik dipersiapkan untuk peran kepemimpinan senior.

Kenawas mengatakan bahwa dia mengakui dinasti politik ada karena para pemimpin puncak menginginkan “seseorang untuk melanjutkan warisan mereka”.

“Kita perlu memahami mengapa politisi memilih rakyatnya sendiri dan itu karena ada masalah kepercayaan. Itu sebabnya mereka memilih orang yang mereka percayai yang dapat menangani apa yang ingin mereka lakukan, dan terkadang itu tidak dapat dihindari.

“Mereka membutuhkan program mereka untuk dieksekusi atau ada tujuan tertentu yang ingin mereka capai,” kata Kenawas.

Dia berpendapat, reformasi bisa didorong dalam bentuk undang-undang partai untuk mencegah situasi anggota dinasti politik yang langsung diajukan sebagai caleg.

“Misalnya, jika seseorang ingin dicalonkan oleh partai politik, orang itu harus sudah menjadi anggota partai politik itu minimal lima tahun. Dengan cara ini, para pemula bisa belajar terlebih dahulu,” ujar Kenawas yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Northwestern University.

Sementara konstitusi Indonesia tidak melarang anggota keluarga pemimpin untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, sedangkan Rangkuti dari Lingkar Madani mengklaim itu bukan proses yang adil.

"Itu tidak adil. Mungkin ada penyalahgunaan kekuasaan dalam permainan, ”katanya.

“Menggunakan popularitas anggota keluarga untuk memenangkan suara tidaklah adil.”lanjutnya.

Dia juga mengatakan bahwa hal itu dapat mengarah pada korupsi, sebuah praktik yang terlihat di Indonesia pada dinasti politik daerah seperti di Provinsi Banten dan di Kalimantan.

Banten telah diperintah selama bertahun-tahun oleh anggota keluarga yang sama, beberapa di antaranya terlibat kasus korupsi. Khususnya, mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2014 karena korupsi tetapi keluarganya terus memimpin provinsi tersebut.

Di Provinsi Kalimantan Timur, mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais menciptakan dinasti politiknya sendiri. Kutai Kartanegara dianggap sebagai kabupaten terkaya di Indonesia saat itu.

Namun, Rais terjerat kasus korupsi pada 2006. Putrinya Rita Widyasari, yang pada 2010 juga menjadi Bupati Kutai Kartanegara, divonis 10 tahun penjara pada 2018 karena korupsi.

Kenawas dalam analis lainnya, mengatakan bahwa politisi harus memperhatikan citra mereka, bahkan jika hukum Indonesia tidak melarang anggota keluarga yang berbeda untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

“Jokowi misalnya sudah jadi brand. Ada harapan karena merek tersebut, dalam jangka panjang, ada kualitas tertentu dari dinasti Jokowi yang dapat diwakili oleh mereknya.”

Citra atau merek terutama didasarkan pada apa yang telah dilakukan orang tersebut selama menjabat, kata Kenawas.

“Misalnya, jika memilih seseorang dari keluarga Jokowi, kemungkinan besar kita akan memiliki seorang nasionalis, pluralis, seseorang yang fokus pada infrastruktur.

“Dan jika Anda memilih dari keluarga Gus Dur (presiden keempat Indonesia), Anda akan memiliki orang-orang yang pluralis, peduli terhadap keragaman agama. Kami berharap merek lain juga memiliki kualitas seperti itu, bukan hanya yang negatif seperti korupsi, ”katanya(*)