Aro Suka,PRnewspresisi.com—Polres Solok bersama Sat Samapta Polda Sumbar dan juga Sat Brimob Polda Sumbar Melaksanakan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa pada kamis (28/12/23) sekira pukul 09.00 wib di Gedung DPRD Kab. Solok.
Unjuk Rasa kali ini sangat menarik, karena ada dua kubu yang melakukan demo secara bersamaan, untuk kubu pertama bernama Solidaritas Anak Nagari (Solina) yang berasal dari perwakilan 54 nagari, sedangkan kubu kedua dinamakan Gabungan Aliansi Kontra Pemerintah yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Nagari Gantung Ciri (AMPN) Kec. Kubung Kab. Solok,Aliansi Masyarakat Solok Pro Demokrasi dan Keadilan,Gabungan Masyarakat Nag. Simpang Tj Nan IV Kec. Danau Kembar dan Kaum Suku Bendang Nag. Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok.
Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa dipimpin langsung oleh Kapolres Solok AKBP Muari.S.I.K,MM.MH dan didampingi oleh Wakapolres Solok Kompol Abdurahman Surya Negara, S.Sos,Kabag Ops Polres Solok Kompol Gusdi, S.H serta PJU Polres Solok.
Selain itu Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya S.I.K, kemudian Direktur Intelkam Polda Sumbar juga tampak hadir dalam melakukan Koordinasi dengan Kapolres Solok dan didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Solok AKP Idris Bakara.S.I.K,MH terkait dengan Unjuk rasa yang sedang berlangsung tersebut.
Rombongan Solina (Solidaritas Anak Nagari) yang Datang ke Kantor Bupati Kab.Solok langsung menuju titik kumpul di Tugu Arosuka menggunakan 20 (Dua Puluh) Unit Kendaraan Roda 4 dengan Jumlah Massa diperkirakan Lebih Kurang 300 (Tiga Ratus) Massa, terdiri dari Laki – Laki dan Perempuan Dewasa.
Massa dari Kelompok Solina ini melakukan Arak – arakan dengan berjalan kaki menuju depan Pintu Gerbang Kantor Bupati Kab.Solok, Kemudian Kelompok / Rombongan Solina berkumpul di depan Gerbang Pintu Masuk Kantor Bupati Solok dengan Menyampaikan Orasi dan tuntutan nya dengan menggunakan alat Pengeras Suara.
Massa Solidaritas Lintas Nagari (Solina) yang lebih dulu datang melalui penanggung jawab aksinya Arisvan Bachtiar mengatakan aksi ini digelar karena dinamika yang terjadi di Kabupaten Solok, yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh panggung politik yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Solok, katanya.
Selain itu Arisvan Bachtiar menegaskan aksi ini digelar karena adanya temuan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa temuan fiktif dan mark up keuangan negara oleh oknum anggota DPRD Kab Solok yang dilakukan secara berjamaah, tegas Arisvan.
Selanjutnya dihadapan Ketua DPRD Kab Solok Dodi Hendra, mantan aktivis itu menjelaskan sudah empat tahun menduduki jabatan sebagai anggota DPRD, mereka hanya mampu melahirkan lima peraturan daerah salah satunya Perda Merokok dan malah dalam setiap rapat oknum anggota DPRD itu justru merokok, jelasnya.
Disebutkan Arisvan bahwa sudah sekian anggaran yang berasal dari uang rakyat yang diberikan untuk kepentingan anggota DPRD baik itu berupa kunjungan kerja dan lain sebagainya. Namun hasilnya tidak berdampak pada masyarakat Kabupaten Solok.
“Untuk itu kami masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Lintas Nagari (Solina) menuntut anggota DPRD Kab Solok agar menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Solok karena anggota dewan terhormat itu dipilih dan diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Solok,” ujarnya.
Di tengah tuntutan untuk masuk ke Gedung DPRD Kab Solok tidak dipenuhi oleh aparat kepolisian, Solidaritas Lintas Nagari (Solina) yang dipimpin Arisvan Bachtiar dan Riki Hamzah mengajak peserta demonstran untuk bersama-sama menandatangani petisi diatas kain kafan sebagai tanda matinya demokrasi di Kabupaten Solok.
Sementara itu Aliansi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi yang berasal dari masyarakat Nagari Gantung Ciri, Nagari Simpang Tanjuang Nan IV dan Alahan Panjang dalam orasinya di area Tugu Ayam depan Komplek kantor Bupati Solok menuntut agar jabatan wali Nagari Gantung Ciri dikembalikan.
Dalam aksi tersebut peserta demonstran ditemui oleh beberapa anggota DPRD diantaranya Ketua DPRD Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Ketua Fraksi PPP Dendi, kemudian Fraksi Demokrat Edrizal dan Dedi Fajar Ramli dan anggota DPRD tersebut mengatakan akan menindaklanjuti secepatnya segala aspirasi yang disampaikan oleh para demonstrasi.
Demonstran juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan agar mengembalikan hak ulayat nagari dari mafia-mafia tanah, kemudian selamatkan Bukit Cambai dari tangan-tangan jahil.
Selanjutnya stop tindakan semena-mena pemerintah dan pemberhentikan operasional tambang besi, padahal tambang sudah berizin dan kewajiban sudah terpenuhi.(Tim)